Nusakripto.com – Pemerintah Vietnam baru saja menerbitkan Keputusan No. 1236/QD-TTg, menetapkan Strategi Nasional untuk implementasi dan pengembangan teknologi blockchain hingga 2025, dengan proyeksi hingga 2030. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menempatkan Vietnam sebagai pemimpin regional di bidang blockchain, memanfaatkan teknologi ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Disetujui oleh Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc, strategi ini mengakui blockchain sebagai teknologi kunci dalam Revolusi Industri Keempat dan menekankan kebutuhan akan infrastruktur digital yang solid untuk memastikan keandalan dan keamanan data—landasan penting bagi kemajuan sektor teknologi digital di Vietnam.
Pada 2030, pemerintah menargetkan Vietnam tidak hanya menjadi pemimpin blockchain di kawasan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di kancah internasional. Rencana ini meliputi penciptaan 20 merek blockchain terkemuka dalam platform, produk, dan layanan, serta pengembangan setidaknya tiga pusat pengujian atau zona khusus blockchain di kota-kota besar. Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar Vietnam memiliki perwakilan di antara 10 institusi teratas di Asia dalam pelatihan dan penelitian blockchain. Dalam mencapai target-target ini, berbagai kementerian seperti Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Komite Sandi Pemerintah akan mengawasi inisiatif yang tercakup dalam Program Aksi 2024-2030. Asosiasi Blockchain Vietnam (VBA) juga akan memainkan peran penting dengan bertanggung jawab mengembangkan platform blockchain buatan lokal dan memfasilitasi kolaborasi antar perusahaan teknologi digital.
Wakil Presiden Tetap VBA, Phan Duc Trung, mengapresiasi Strategi Blockchain Nasional sebagai langkah signifikan, sekaligus mengungkapkan rasa bangga VBA atas kontribusinya dalam inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya membuat blockchain lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sebagaimana yang diuraikan dalam strategi nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya Vietnam untuk mengikuti praktik internasional dan memberantas tindak pidana seperti pencucian uang serta pendanaan teroris, dengan target mengeluarkan Vietnam dari daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) sebelum Mei 2025. Sejak masuk dalam daftar abu-abu FATF pada Juni 2023, VBA telah berperan aktif dalam membangun kerangka hukum untuk aset virtual dengan mengadakan lokakarya dan konsultasi, memberi masukan berharga kepada lembaga pemerintah dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi perkembangan industri blockchain.
